-->

Header Menu

Guru PNS Jawa Barat Beda Suara Tentang Gaji Dipotong untuk Penanggulangan Corona

Para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PBN) beda suara tentang rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memotong penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) untuk penanganan pandemi virus corona.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wilayah Jawa Barat menolak rencana tersebut, sedangkan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) sepakat dengan rencana gubernur.

Sekretaris PGRI wilayah Jawa Barat Maman Sulaeman mengatakan, dalam masa bekerja dari rumah saat ini, guru membutuhkan biaya hidup yang besar.
Sementara gaji pokok guru kecil sehingga jika dipotong akan semakin kecil. Gaji pokok guru berkisar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima guru PNS.

Maman menilai, masih ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona tanpa memotong penghasilan PNS.

Salah satunya, menggunakan dana Ujian Nasional yang pelaksanaannya tahun ini ditiadakan.
Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta mengalihkan dana pelaksanaan Ujian Nasional untuk penanganan virus corona.

Berbeda dengan PGRI Jawa Barat, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) wilayah Jawa Barat setuju agar PNS berpartisipasi dalam penanganan virus corona.

Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan pun mengimbau guru PNS memberi sumbangan untuk membantu orang tidak mampu yang penghasilannya berkurang akibat virus corona.
PNS Jabar, menurut Iwan, mendapat penghasilan yang lumayan besar sehingga sudah sepatutnya berpartisipasi dalam penanganan corona.

Guru PNS di Jabar rata-rata menerima penghasilan Rp 10 juta per bulan, terdiri dari gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan pegawai dan uang makan.
FAGI mengimbau guru PNS untuk menyumbangkan pendapatan uang makan yang besarnya sekitar Rp 500.000 per bulan.

"Usul FAGI jika ada gerakan sumbangan dari PNS sebaiknya dari kompensasi uang makan dipotong karena hampir seluruh PNS Jabar bekerja di rumah sehingga tidak lagi makan di tempat kerja," ujar Iwan kepada "PR", Selasa 31 Maret 2020.
Namun, pemotongan uang makan ini harus bersifat sukarela. Harus ada formulir kesediaan yang ditandatangani PNS untuk menyerahkan uang makan. Apabila seorang PNS tidak bersedia uang makannya dipotong untuk penanganan corona, maka Gubernur Jawa Barat tidak boleh memaksa.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengumumkan rencana dia memotong penghasilan PNS di Jabar selama empat bulan kedepan untuk digunakan menangani pandemi corona.

Pemotongan gaji juga berlaku bagi Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Pemotongan gaji akan dilakukan secara adil dan proporsional.

0 Response to "Guru PNS Jawa Barat Beda Suara Tentang Gaji Dipotong untuk Penanggulangan Corona"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel